Palangka Raya, Wahana Kalteng – Borneo Forum Ke-7 di Swissbell Hotel Danum, Palangka Raya pada Jum’at (28/6/2024) diharapkan menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antara Pemerintah dan Pengusaha demi memajukan pembangunan daerah Kalimantan Tenga (Kalteng).
Acara ini dibuka oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang turut dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo.
Dalam sambutannya, Gubernur Sugianto Sabran menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, khususnya dalam sektor kelapa sawit, untuk mengatasi tantangan pembangunan seperti kemiskinan.
Ia meminta dukungan dari perusahaan untuk membangun kebun rakyat sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan di daerah ini.
“Pemprov Kalteng mendukung menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kami menyerukan agar perusahaan memenuhi kewajibannya dan berperilaku baik terhadap masyarakat, contohnya melalui pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan plasma,” ungkap Sugianto.
Sementara itu Agus Harimurti Yudhoyono dalam sambutannya menyatakan bahwa forum ini krusial dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit.
“Kami berharap forum ini dapat menghasilkan solusi terkait tata ruang dan pengelolaan lahan yang bersih dan jelas, guna menjamin investasi dan memudahkan iklim usaha,” ujar AHY.
Dia juga berharap agar sektor kelapa sawit dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat setempat, dengan meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit secara signifikan.
Forum ini menegaskan komitmen bersama untuk membangun Kalimantan Tengah melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat, demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di daerah.
Adapun kegiatan Bornoe Forum ke- 7 ini didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang merupakan lembaga unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (Yola)
Admin 1